Penguatan Negara pada Masa Pemerintah Orde Baru

Program utama pemerintah Orde Baru adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang mantap karena pencapaian stabilitas politik tersebut merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan ekonomi.

DPR dalam memenuhi amanat Tap.MPRS No.X/MPRS/1966, juga telah mengusahakan pembentukan alat kelembagaan negara melalui penyusunan beberapa undang-undang.

Adapun ciri-ciri sistem politik Orde Baru, antara lain

1. Dwi Fungsi ABRI;

Dwi Fungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer di izinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.

1. Konsep massa mengambang;

Memberlakukan konsep massa mengambang (floating muss) sebagai dasar pembangunan politik di daerah pedesaan, penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia, dan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh partai politik (parpol) dan organisasi massa (ormas) yang ada di Indonesia.

 

1. Korporatisasi negara;

Pemerintahan Suharto menerapkan kebijakan korpotatisasi negara (state corporatism). Kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai unsur, seperti buruh, pers, perempuan, kelompok profesi, dan organisasi keagamaan dikooptasi dan ditempatkan kedalam wadah-wadah tunggal sebagai ormas kepanjangan tangan pemerintah.

1. Sentralisasi pemerintahan;

Peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Akibatnya, terjadilah ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah.

1. Program bantuan luar negeri

Melalui lembaga IGGI (International Governmental Group for Indonesia) pemerintah telah berhasil mengusahakan bantuan luar negeri, di samping mengadakan penangguhan dan peringanan syarat-syarat pembayaran kembali (rescheduling) utang-utang peninggalan Orde Lama.

1. Sistem semi perwakilan;

Penerapan sistem kepartaian yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1985 diyakini telah menghasilkan kestabilan politik yang dicita-citakan sejak awal Orde Baru. Namun, sistem tersebut memperlihatkan keterbatasan dalam menampung aspirasi masyarakat yang lebih luas dan terus berkembang.

 

Dampak Menguatnya Peran Negara pada masa Pemerintahan Orde Baru

 

1. Dampak dalam Bidang Politik

 

1. Adanya Pemerintahan yang Otoriter

Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan.

 

1.   DominasiGolkar

Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang paling diandalkan dalam menjadi satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang paling dominan.

 

1. Pemerintahan yang Sentralistis

Menguatnya peran negara juga menyebabkan timbulnya gaya pemerintahan yang sentralistis yang ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri.

 

2. Dampak dalam Bidang Ekonomi
3. Munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

 

1. Adanya Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial di masyarakat.

 

1.      Konglomerasi

Pola dan kebijakan perekonomian yang ditempuh pemerintah Orde Baru berdampak pada munculnya konglomerasi di seluruh sektor usaha di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru pada awalnya memperkirakan bahwa konglomerasi ini akan menjadi penggerak ekonomi nasional, namun pada kenyataannya pada konglomerat lebih mementingkan bisnisnya daripada Negara

 

3. Dampakdalambidangkebudayaan
4. Makin meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai contoh adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu sampai di tingkat desa atau RT.
5. Di bidang pendidikan, fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata.  Dampak dari pemerataan pendidikan juga terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan angkatankerja.  Peningkatan mutu angkatan kerja akan mempunyai dampak yang luas bagi laju pembangunan di waktui-waktu yang akan datang.

 

4.DampakMenguatnyaPeran Negara TerhadapPerkembanganTeknologi Dan Komunikasi

Di indonesia paradigma development (ideologi pembangunan) yang menjadi landasan pembangunan Orde Baru ternyata telahmelahirkan sejumlah problem yang dihadapi berbagaikomunitas.Yaitu,antara lain:

1. Hancurnya identitas kultural dan perangkat (komunikasi) kelembagaan yang di miliki komunitas akibat penyeragaman oleh Orde Baru.
2.  Hancurnya basis Sumber Daya Alam (Ekonomi) komunitas akibat eksploitasi oleh negara atas nama pembangunan.
3.  Melemahnya kapasitas komunitas dalam menghadapi problem-problem komunitas akibat dominasi negara. Model komunikasi yang telah diterapkan pada masa rezim Orde Baru meliputi:

       –   Seperti media massa yang di rancang secara baku dan bersifat dari atas kebawah (top down).

       – Serta menempatkan masyarakat sebagai obyek dan bersifat pasif. Sehingga berdampak/menimbulkan masalah-masalah. Masalah-masalah yang dimaksud,  sifatnya yang top down/ elitis/ vertikal/ searah dan telah menciptakan jurang informasi antara elit dan masyarakat kebanyakan. Elit yang jumlahnya sedikit menjadi kaya media (informasi) karena memiliki akses yang besar terhadap media, serta mampu membaca dan membeli. Sementara, Masyarakat kebanyakan tetap miskin media (informasi) karena tidak memiki akses yang cukup. Baik dari sisi ekonomi, teknologi, komunikasi serta budaya.

Disusun oleh: 

• BELA PUTRIANA (05)
• ELVINNA SEPTIANI UTOMO (10)
• GALANG ARIF WIBAWA (15)
• KARTIKA HENI PRATIWI (20)
• NIA WAHYU PRADINA (25)
• TRI MUKTI ATIKASARI (30)